Pages

Selasa, 29 April 2014

Usut Kasus e-KTP, KPK Geledah Kantor BUMN - Metro TV News

Renatha Swasty - 29 April 2014 20:46 wib
Proses pembuatan e-KTP di sebuah kantor kecamatan. (foto: Luhur)

Proses pembuatan e-KTP di sebuah kantor kecamatan. (foto: Luhur)

Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik kasus korupsi e-KTP yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Terkait hal itu, KPK kembali menggeledah sebuah kantor Badan Usaha Milik Negara, yakni PT Len Industri

"Perlu diinformasikan penyidik yang menangani perkara e-KTP Kemendagri, melakukan penggeledahan di PT Len Industri, Jalan Soekarno Hatta no 442, di kota Bandung" ujar Johan Budi saat konfrensi pers di Kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (29/4/2014)

Adapun dijelaskan Johan, penggeledahan itu sudah berlangsung sejak pukul 14.30 WIB dan masih terus berlangsung hingga saat ini.

Dalam penggeledahan itu sendiri, disaksikan langsung oleh Direktur PT Len Industri, Abraham Musi serta seluruh keryawan dan staff PT Len Industri, serta di kawal oleh anggota kepolisian dari Polrestabes kota Bandung.

Penggeledahan pada Lembaga Elektonika Nasional itu dikatakan Johan dikarenakan ada jejak-jejak tersangka di dal! amnya.

"Sebuah tempat atau ruangan yang digeledah tentu diduga pada tempat atau ruangan itu ada jejak-jeak tersangka" tandas Johan.

PT Len Industri sendiri baru bergabung dengan BUMN pada tahun 1991, diketahui perusahaan itu bekerja dalam pengadaan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan elektronik.

Sebelumnya, KPK menetapkan Sugiharto, direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut.

Di dalam proyek itu, Komisi Antirasuah menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara teknologi yang dijanjikan dalam kontrak tender dengan yang ada di lapangan. KPK mencatat teknologi kartu dan teknologi perangkat pembaca e-KTP tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak tender yang dijanjikan konsorsium. Pasalnya, konsorsium yang menjanjikan iris ! technology (pemindai mata) malah menggunakan finger print (sid! ik jari). Terkait hal itu, negara diduga dirugikan hingga Rp 1.2 triliun.

(Lhe)

Source : http://news.metrotvnews.com/read/2014/04/29/236380/usut-kasus-e-ktp-kpk-geledah-kantor-bumn