Pages

Selasa, 29 April 2014

Andi Heran Agus Marto Setujui Perubahan Anggaran Hambalang - Gatra

Jakarta, GATRAnews - Andi Alfian Mallarangeng mempertanyakan sikap mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo karena tidak menolak usulan kontrak perubahan multiyears alias tahun jamak, untuk Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang yang diajukan Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), jika memang menemukan sejumlah penyimpangan.

Terdakwa kasus korupsi Hambalang itu mempertanyakan hal tersebut, saat diberi kesempatan memberikan tanggapan atas keterangan saksi oleh majelis hakim, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (28/4).

"Itu wajib untuk menolak kalau syarat-syaratnya tidak lengkap. Baik tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), ataupun permohonan multiyears itu sendiri. Kalau saja saat itu jajaran melakukan dengan sistem yang benar, mestinya tidak perlu ada multiyears dan sebagainya," ujar Andi, yang saat itu menjabat Menteri Pemuda dan Olah Raga.

Menurutnya, usulan tersebut tak perlu disetujui jika terdapat penyimpangan sesuai  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 56 yang mengatur tentang tata cara bagaimana permohonan multiyears, salah satunya harus ada tandatangan menteri yang memohon, yakni Menpora dan Menteri PU selaku departemen teknis.

"Menteri PU tidak tanda tangan, saya pun tidak, lalu mengapa kemudian disetujui u! ntuk kontrak multiyears? Berarti Kemenkeu kecolongan," cetusnya.

Agus bersaksi bahwa ada beberapa penyimpangan kontrak multiyears P3SON Hambalang sesuai hasil proses yang dilakukan Kemenkeu, di antaranya permohonan kontrak tahun jamak diajukan Sekertaris Jenderal Umum Kemenpora Wafid Muharram tak dilengkapi rekomendasi dari departemen teknis Kemen PU.

"Kemen PU sama sekali tidak menemukan tandatangan dari menterinya. Seharusnya ada rekomendasi," ujar Agus.

Selain itu, ajuan kontrak perubahan tahun jamak itu juga tidak mencantumkan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya. Dalam nota inspektur jenderal yang disiapkan 29 November 2010 lalu, juga terdapat penyimpangan, yakni kurang lengkap, tidak jelas, dan tidak akurat informasinya.

Namun Agus tidak mau dipersalahkan dan langsung beralasan hanya menerima nota permohonan kontrak tahun jamak itu pada 29 November 2009 dari Dirjen Anggaran Kemenkeu dan ia percaya anak buahnya sudah menjalankan tugas! dan fungsinya dalam memproses ajuan tersebut.

Saat menj! adi saksi di persidangan terdakwa Deddy Kusdinar, Agus mengaku banyak mendapat nota dinas, salah satunya nota kontrak tahun jamak proyek Hambalang. "Hambalang ini satu kali nota ke kami, dan itu terakhir. Pertama dan terakhir ke kami," ungkapnya.

Menurut Agus, nota dinas terkait kontrak tahun jamak proyek Hambalang itu diusulkan oleh Dirjen Anggaran, Anny Ratnawati. Meski begitu, dia tidak terlalu mendalami isi nota dinas terkait proyek Hambalang itu, tapi intinya, nota itu merupakan bentuk rekomendasi kontrak tahun jamak dan proses anggaran proyek Hambalang.

"Ada lembar disposisi dalam nota dinas Hambalang, kami memilih bukan menyetujui, tapi menyelesaikan," dalihnya.

Sebelumnya, Mohammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat menilai Agus Martowardojo layak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang karena merupakan salah seorang yang harus bertanggung jawab atas dana Rp 2,5 trilyun. "Dia (Agus Martowardojo) harus jadi tersang! ka," tandasnya.

Menurut Nazar, peran Agus sebagai Menteri Keuangan sangat vital dalam mengesahkan anggaran proyek yang awalnya hanya senilai Rp 125 milyar. "Dia yang mengesahkan anggaran multiyears. Saya siap dikonfrontir dengan yang bersangkutan," tantangnya. (IS)

Berita Lainnya :

Source : http://www.gatra.com/hukum-1/51705-andi-heran-agus-marto-setujui-perubahan-anggaran-hambalang.html